Lhoksukon | Aliansi.ID — Sultan (13), seorang anak yatim piatu asal Gampong Blang Pha, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, meninggal dunia pada Jumat, 20 Juni 2025, setelah berjuang melawan penyakit saraf kejepit akut.
Kepergian Sultan ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi Anggota DPRK Aceh Utara, Abdullah M. Amin atau Tgk Meulaboh, yang menyesalkan lambannya respons Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Utara dalam membantu pembiayaan pengobatan Sultan.
Sultan sebelumnya telah dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin pada 6 Mei 2025, setelah menjalani perawatan di RSUD Cut Meutia. Proses rujukan tersebut kala itu didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, serta Anggota DPRK Abdullah M Amin.
Meskipun Sultan memiliki jaminan BPJS, kondisi kesehatannya yang terus menurun memerlukan pembelian obat di luar tanggungan BPJS. Mengingat tidak adanya sumber anggaran lain, pihak rumah sakit bersedia membantu atas permintaan Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin (Tgk Muhar), yang juga sempat menjenguk Sultan.
“Yang menjadi sorotan adalah meskipun Bupati Aceh Utara telah secara langsung memerintahkan Baitul Mal Aceh Utara untuk memprioritaskan bantuan pembiayaan pengobatan Sultan, bantuan tersebut tidak kunjung tiba hingga Sultan menghembuskan napas terakhirnya,” kata Tgk Meulaboh kepada awak media, Sabtu (21/6).
Wakil Rakyat dari Dapil Aceh Utara 6 ini secara terang-terangan menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh Utara telah mengabaikan perintah Bupati untuk memprioritaskan bantuan pengobatan Sultan.
“Di depan saya, Ayah Wa (Bupati Aceh Utara) memerintahkan langsung saat itu kepada pihak Baitul Mal, tapi nyatanya apa, saat Sultan meninggal tidak mendapatkan sentuhan bantuan Baitul Mal Aceh Utara,” ungkap Tgk Meulaboh dengan nada kesal.
Ia berharap Bupati Aceh Utara dapat segera mengevaluasi Sekretaris dan Pejabat Baitul Mal Aceh Utara yang dinilai mengabaikan perintah Bupati dan kurang peka terhadap masalah sosial. Tgk Meulaboh juga mengaku telah berulang kali berkomunikasi dengan pihak Baitul Mal, namun selalu mendapatkan dalih dan merasa dioper-oper.
“Setingkat Bupati dan DPRK tak dihargai, apalagi masyarakat biasa, dapat diperkirakan sendiri,” ujar Tgk Meulaboh, menegaskan kekecewaannya terhadap birokrasi yang lamban.
Dirinya berharap agar Baitul Mal Aceh Utara dapat lebih responsif dan peka dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. []
