Isu-isu yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah setempat.
Perlambatan Pertumbuhan dan Ancaman Inflasi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe tercatat sebesar 4,31%. Angka ini mungkin terlihat stabil, namun kenyataannya laju pertumbuhan ini belum cukup tajam untuk menciptakan perubahan signifikan.
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2025 yang berada di angka 3,73% menjadi indikasi adanya persoalan ekonomi di lapangan. Meskipun belum melewati ambang batas, angka ini berpotensi memburuk jika tidak ditangani dengan serius.
Kombinasi antara pertumbuhan yang lambat dan ancaman inflasi ini bisa menjadi resep bencana bagi ekonomi makro Lhokseumawe, yang bisa berujung pada meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, dan inflasi yang berkepanjangan.
Perlambatan ekonomi ini tak lepas dari rendahnya daya beli masyarakat dan minimnya kegiatan ekonomi yang bisa menstabilkan laju inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, dan sektor-sektor ekonomi potensial di daerah belum mampu berinteraksi secara optimal untuk mendongkrak perekonomian.
Birokrasi yang Menghambat dan Minimnya Dukungan
Selain isu makro, tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah birokrasi yang berbelit-belit. Lambannya proses administrasi surat-menyurat yang sangat menghambat inisiatif produktif dari para pelaku UMKM/IKM.
Satu lembar rekomendasi saja bisa memakan waktu hingga satu bulan untuk diselesaikan. Kondisi ini sangat disayangkan dan seolah menunjukkan kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait terhadap inisiatif produktif masyarakat. Bahkan, lembaga keuangan seperti bank syariah yang seharusnya menjadi mitra strategis bagi UMKM/IKM, dinilai tidak proaktif dalam merespons aktivitas ekonomi yang ada.
Harapan di Momen Kemerdekaan
Momen perayaan hari kemerdekaan seharusnya menjadi titik balik untuk melakukan perbaikan. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu mengambil langkah konkret dan membuat program yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Diperlukan keberpihakan penuh terhadap kegiatan produktif UMKM/IKM dengan memangkas birokrasi yang panjang dan memberikan dukungan penuh.
Dukungan penuh terhadap UMKM/IKM tidak hanya akan menciptakan gairah ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.
Momentum kemerdekaan ke-80 ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi awal dari perbaikan ekonomi yang nyata demi kesejahteraan masyarakat Lhokseumawe.
* Penulis merupakan Ketua Umum Asosiasi Pelaku UMKM/IKM (APUI) Kota Lhokseumawe
