Lhoksukon | Aliansi.ID — Forum Komunikasi Persatuan Pemuda Aceh (FKPP-Aceh) angkat bicara terkait kebijakan penghapusan barcode (QR Code) di SPBU yang dilontarkan Muzakir Manaf atau Mualem usai dilantik sebagai Gubernur Aceh, pada Rabu (12/2/2025) lalu.
Dalam sambutannya saat pelantikan, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyatakan bahwa barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis Solar dan Pertalite di SPBU tidak ada makna dan hanya menyusahkan rakyat.
Ketua FKPP Aceh, Razali mendukung penuh usulan Gubernur Mualem terkait penghapusan barcode bagi pengendara untuk mengisi BBM subsidi di seluruh SPBU di provinsi ujung barat Indonesia itu.
“Muzakir Manaf atau Mualem bukan sembarang orang atau pemimpin baru, beliau merupakan simbol perlawanan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap Aceh. Berbagai gerakan perlawanan sering dilakukan bersama pasukannya kala konflik melanda Aceh hampir dua puluh lima tahun silam,” kata Razali dalam rilisnya kepada Aliansi ID, Senin (10/3).
Lanjutnya, mantan Panglima GAM ini telah ditempa dengan berbagai tekanan mental yang berat, bergerilya menenteng senjata, diburu untuk dibunuh sudah menjadi hal biasa baginya dan juga pasukannya.
“Saya melihat mantan kombatan GAM yang dulunya pasukan Mualem mulai berang dengan sikap Pertamina yang tidak menghargai Mualem,” ujar Kingli sapaan akrab Razali.
“Dukungan penghapusan QR Code ini telah datang dari berbagai elemen, saya merasa keseriusan pemerintah pusat dalam mempertimbangkan perihal barcode ini,” tambahnya.
Menurutnya tidak ada pentingnya dari QR Code ini. “Jika QR Code sebagai bukti subsidi, siapa penerima subsidi itu? Harus jelas, jika kriteria penerima subsidi itu hanya dengan QR Code, maka subsidinya juga tidak tepat sasaran, siapa saja yang mengurus QR Code bisa menerima subsidi. Dan tidak sedikit petugas SPBU yang memiliki beberapa cetakan/photo barcode yang bisa digunakan oleh pelanggan saat mengisi BBM dengan membayar lebih,” bebernya lagi.
Razali berharap Pertamina bisa memberikan klarifikasi terkait QR Code tersebut serta harus dijawab juga tentang latar belakang adanya QR Code ini di Aceh sejak 2022.
“Tidak ada fungsi apa pun QR Code untuk efisiensi, atau penyalahgunaan BBM Subsidi, saya berpikir dicabut saja,” kilahnya.
Lebih lanjut, tokoh pemuda Aceh ini juga menyoroti peran DPR Aceh dalam menyikapi usulan Gubernur Mualem tersebut.
“Saya melihat DPR Aceh masih kurang serius dalam hal ini, sudah selayaknya legislatif membentuk pansus dalam merumuskan kebijakan gubernur Aceh. Jika Pertamina masih bersikap arogan kenapa tidak diputuskan saja kerja sama dengan mereka, dan coba ikat Petronas masuk ke Aceh, jangan cuma minyak Aceh dikuras ke pusat, keistimewaan tidak diberikan oleh pusat,” tegas Razali. []
