Banda Aceh | Aliansi.ID — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengambil sumpah dan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) dalam lingkungan Pemerintah Aceh, di aula serbaguna kantor Gubernur Aceh, Senin (19/5/2025).
Total pejabat yang dilantik adalah 74 orang. Dengan rincian pejabat pimpinan tinggi pratama 5 orang, pejabat administrator 49 orang dan pejabat pengawas 20 orang.
Para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah M Nasir Syamaun sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekda Aceh, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
Selanjutnya, Azwardi Abdullah sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Setda Aceh.
Berikutnya, T Mirzuan dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Kemudian, Husnan dilantik sebagai Kepala Bappeda Aceh, sebelumnya menjabat Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh. Dan terakhir Abdullah Hasbullah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem itu berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk gigih serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Jangan takut, gak akan kita ganti semua, asal bagus, profesional, dan amanah bekerja untuk membangun Aceh ini lebih baik,” ujar Mualem, sapaan akrab gubernur, dikutip Humas Aceh, Senin (19/5).
Mualem juga berpesan agar para pejabat itu memedomani visi misi Pemerintah Aceh dalam bekerja. Ia percaya para pejabat itu mampu membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
Dalam kesempatan yang sama, Mualem menegaskan, pelantikan itu adalah hasil seleksi ketat, objektif, sesuai aturan dan mencerminkan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme.
“Mutasi dan promosi hari ini bukanlah yang terakhir. Ke depan, pelantikan akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan organisasi dan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi,” kata Mualem.
Untuk itu, Mualem meminta seluruh ASN Pemerintah Aceh agar terus meningkatkan kinerja karena penilaian ASN didasarkan pada integritas dan kinerja nyata, bukan pada bekingan, relasi atau pendekatan personal yang tidak relevan.
“Mari kita jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan Aceh,” pungkas Mualem. []
