Jakarta | Aliansi.ID – Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.
Rapat koordinasi ini diikuti langsung oleh 133 Penjabat Bupati, 37 Penjabat Wali Kota, dan 23 Penjabat Gubernur se Indonesia.
Sebelumnya, Mahyuzar bersama Penjabat Kepala Daerah lainnya mendapatkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan beberapa menteri lainnya tentang isu strategis yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di Kantor Kemendagri.
Tujuh Arahan Presiden Jokowi
Seusai pengarahan di kantor Kemendagri, Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar beserta Penjabat Kepala Daerah lainnya diundang ke Istana Negara untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi, dalam arahannya menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai kondisi dunia internasional yang sedang tidak baik-baik saja, untuk itu ia meminta para penjabat kepala daerah bekerja dengan sebaik mungkin.
Pertama, Presiden meminta Kepala Daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.
“Kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti yang tadi saya sampaikan subsidi angkutan bisa dilakukan,” ujarnya.
Kedua, Presiden meminta para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas.
“Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap perlu saya sampaikan waspadai potensi kebakaran. (Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB Pusat,” kata Presiden.
Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Presiden menekankan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini. Seperti itu yang para Gubernur, Bapak-Ibu Gubernur, Bapak-Ibu Bupati/Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan semua negara sekarang ini rebutan,” ungkapnya.
Keempat, Presiden juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” ucapnya.
Kelima, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
“Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah,” ujarnya,
Keenam, Presiden menekankan peran kepala daerah dalam mendukung kesuksesan agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Kepala Negara meminta agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan Bapak-Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral,” tandasnya.
Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
“Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik,” tandasnya.
